Cara Cek Daftar Sertifikasi 2014

Cara Cek Daftar Sertifikasi Guru 2014

Dapat dilakukan secara online, hal ini mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh pendidik dan tenaga pendidik yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru pada tahun sebelumnya, ataupun sudah mengikuti tes PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) tahun 2013 namun belum berhasil mendapatkan sertifikasi guru. pada tahun ini kembali ada peluang mengikuti tes sertifikasi guru melalui jalur PLPG kembali.

saat ini sudah dilakukan proses verifikasi calon peserta sertifikasi untuk tahun 2014 ini. verifikasi ini dilakukan langsung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan BPSDMP dan PMP) semua guru dan tenaga pendidik yang terverifikasi oleh badan tersebut berhak untuk mengikuti tes sertifikasi PLPG pada tahun 2014 ini.

Beberapa tahapan yang sedang dilakukan diantaranya melakukan verifikasi pendataan kemudian melakukan persiapan pelaksanaan UKG kembali untuk peserta baru. besar harapan guru dan tenaga pendidik untuk mendapatkan sertifikasi ini, karena tunjangan sertifikasi yang didapat sangat besar dan beberapa hari lalu sudah aku bahas artikel tentang Cara Cek Tunjangan Sertifikasi Guru yang semoga dapat membantu teman-teman guru dan tenaga pendidik dalam mendapatkan informasi tentang sertifikasi guru.

Sebenarnya cara cek daftar peserta sertifikasi guru 2014 ini dapat di cek langsung Dinas Pendidikan Kabupaten dan kota setempat, biasanya dicek pada bagian bidang program pada instansi dalam Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. namun terkadang informasi yang kita dapatkan disana kurang terupdate atau terkadang kita malas untuk pergi kedinas, namun tenang sekarang sudah ada disediakan portal untuk cara cek daftar peserta sertifikasi guru 2014 ini. berikut beberapa langkah yang dapat kamu ikuti :

 Cara Cek Daftar Peserta Sertifikasi Guru 2014 Secara Online 

1. Langsung buka browser, misal mozila firefox ataupun google chrome 
2. Buka halaman website berikut ini http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13/
3. Kemudian masuk ke menu Pencarian lalu masukkan nomor NUPTK kamu dikolom pencatian tersebut 
4. Kemudian akan muncul data-data peserta sertifikasi guru tahun 2014 ini, data ini diperbaharui sesuai dengan data NUPTK 

Cek data kamu dengan teliti, apakah ada kesalahan pada data kamu diweb tersebut. apabila ada data yang tidak sesuai silahkan langsung dapat diperbaiki ke operator di dinas pendidikan kabupaten kota setempat ditempat kamu berada. apabila data tidak segera diperbaiki ditakutkan akan mengganggu proses sertifikasi kamu, dan aku doakan kamu lulus pada tes sertifikasi tahun ini dan akan segera menerima tunjangan sertifikasi secepatnya amin. dan aku rasa sudah cukup jelas tentang cara cek daftar peserta sertifikasi guru 2014 ini dan sekali lagi semoga artikel ini juga bermananfaat bagii para pembaca.

Baca selengkapnya Waroeng PakDe Blog's

Kisi-Kisi Soal UAS Manajemen Keuangan Semester III 2013-2014 STIE ITMI

================= STIE ITMI - S1 Manajemen Keuangan ===============
1. Pembahasan Obligasi dan Perhitungannya

Dalam penilaian dan karakteristik obligasi, terdapat dua istilah yang sama-sama menunjukkan pendapatan yang bisa diperoleh dari suatu obligasi yaitu yield obligasi dan bunga obligasi.
Alternatif pilihan ? : 

• Pengertian
• Manfaat
• Persamaan dan Perbedaan
• Perhitungan sederhana 

2. Pembahasan Capital Budgeting

Penganggaran modal merupakan suatu proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan.
Alternatif pilihan ? :

• Pengertian capital budgeting
• Tujuan dan manfaatnya
• Pentingnya penganggaran modal
• Pengklasifikasian
• Proses penganggaran modal

3. Pembahasan Pasar Modal

Pasar modal merupakan suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.   
Alternatif pilihan ? :

• Pengertian dan karakteristik pasar modal
• Fungsi pasar modal
• Jenis-jenis pasar modal
• Pelaku pasar modal
• Lembaga penunjang pasar modal

4. Pembahasan Saham

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham. 
Alternatif pilihan ? :

• Pengertian saham
• Pembagian jenis saham dan haknya
• Perbedaan saham biasa dengan saham preferen

5. Pembahasan Manajemen Keuangan
Pengelolaan keuangan perusahaan merupakan fungsi yang vital dalam sebuah perusahaan. Dalam aktifitasnya, fungsi keuangan tidak lepas dari kegiatan administrasi yang mencakup pencatatan dan pelaporan keuangan.
Alternatif pilihan ? :

• Pengertian manajemen keuangan
• Pembagian manajemen keuangan
• Manfaat manajemen keuangan
• Pelaporan manajemen keuangan
• Analisa laporan keuangan terhadap perhitungan rasio

6. Pembahasan Kebijakan Deviden
Pengelolaan keuangan perusahaan merupakan fungsi yang vital dalam sebuah perusahaan. Dalam aktifitasnya, fungsi keuangan tidak lepas dari kegiatan administrasi yang mencakup pencatatan dan pelaporan keuangan.
Alternatif pilihan ? :

• Pengertian kebijakan deviden
• Teori kebijakan deviden
• Sudut pandang kebijakan deviden terhadap manajemen keuangan
• Bentuk-bentuk deviden 

7. Pembahasan Manajemen Resiko Keuangan
Manajemen keuangan adalah seni mengatur sumber dan penggunaan dana. Organisasi atau Perusahaan mengawalinya dengan forecast arus kas lalu mengevaluasinya secara berkesinambungan untuk meminimalkan terjadinya resiko yang mungkin terjadi. Resiko yang dimaksud adalah penyimpangan dari forecast yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi atau badan usaha tersebut.
Alternatif pilihan ? :

• Pengertian manajemen resiko keuangan
• Tujuan dan manfaat resiko keuangan
• Jenis-jenis resiko keuangan
• Akibat terjadinya resiko keuangan
• Peranan manajemen terhadap resiko keuangan

Baca selengkapnya Waroeng PakDe Blog's

Tata Cara Pengurusan dan Syarat-Syarat Berkas Inpassing

Dokumen persyaratan inpassing

INPASSING GURU BUKAN PNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASARDIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dasar Hukum :

1. UU No 20 Th 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Th 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara RI No 4301);
2. UU No 14 Th 2005 ttg Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Th 2005 No 157, Tambahan Lembaran Negara RI No 4586);
3. PP No 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Th 2005 No 41, Tambahan Lembaran Negara RI No 4496);
4. PP No 74 Tahun 2008 ttg Guru;
5. Perpres No 47 Th 2009 ttg Pembentukan dan Organsasi Kementerian Negara;
6. Perpres No 9 Th 2005 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dgn Perpres No 94 Th 2006;
7. Keppres No 87 Th 1999 ttg Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keppres No 84/P Th 2009 ttg Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. PP No 41 Tahun 2009 ttg Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Kepmenpan No 84/1993 ttg Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Kepmendikbud RI No 025/0/1995 ttg Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Permendiknas RI No 22 Tahun 2010 ttg Perubahan atas Permendiknas No 47 Th 2007 ttg Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya;
13.  Permendiknas RI Nomor 127/P/2008 ttg Pengalihan Tugas Menteri utk Penandatanganan SK Inpassing.

Mengapa dilakukan inpassing? 

• Sebagai acuan bagi GBPNS untuk melengkapi persyaratan dalam rangka mengajukan usul Inpassing Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. 
• Sebagai acuan bagi masyarakat/yayasan yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan untuk mengusulkan penetapan Inpassing para gurunya. 
• Sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Pengertian 
Guru adalah pendidik profesional dgn tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Guru tetap adalah guru yg diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan utk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan pendidikan yg memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas sbg guru.
Satuan administrasi pangkal (Satminkal) adalah satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat tempat GBPNS yg telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yg melaksanakan tugas sbg guru tetap pada satuan pendidikan dimaksud.
NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan GBPNS dengan jabatan dan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Penetapan jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya, bukan hanya untuk memberikan kesetaraan tunjangan profesi/Tunjangan Khusus dgn PNS, namun juga dimaksudkan untuk pembinaan dan perlindungan serta tertib administrasi guru.

Persyaratan wajib untuk mengikuti inpassing :

1. Jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak berhak di inpassing :
2. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1 atau D-IV;
3. Guru tetap pada SD/SDLB; SMP/SMPLB;
4. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pd 1 (satu) satuan pendidikan pd tgl 30 Desember 2007, dan masih aktif melaksanakan tugas sbg guru sampai saat ini;
5. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
6. Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Memiliki beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu dgn ketentuan: minimal 6 jam tatap muka pada satminkal.

Melampirkan syarat-syarat administratif :

1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru tetap oleh: 

• Pemerintah dilegalisasi oleh pejabat atau atase yang menangani pendidikan bagi guru yang bertugas di SILN; 
• Pemerintah daerah dilegalisasi oleh pejabat dinas yang menangani urusan pendidikan jalur formal; 
• Penyelenggara pendidikan dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggara pendidikan; 
• Satuan pendidikan negeri dilegalisasi oleh pejabat dinas yang menangani urusan pendidikan kabupaten/kota; 
• Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggara pendidikan.

1. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi (PT)/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menerbitkan ijazah dimaksud).
2. Keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan aktif melakukan kegiatan proses pembelajaran/ pembimbingan pada satminkal guru yang bersangkutan.
3. Fotokopi sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki, dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK yang menerbitkan sertifikat pendidik dimaksud).
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian tugas mengajar yang menunjukkan bahwa GBPNS yang bersangkutan memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi guru Bimbingan dan Konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru yang mengajar 6 jam mengajar pada satminkal, untuk kekurangan 18 jam mengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari kepala sekolah/Madrasah lain tentang pembagian tugas mengajar guru yang bersangkutan.
5. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota/Provinsi setempat.
6. Fotokopi bukti memiliki NUPTK

Prosedur Pengusulan Berkas Inpassing

• Kasek meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh GBPNS dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan ke Dinas Pendd. Provinsi bagi sekolah dibawah binaannya.
• Kepala SILN meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh GBPNS dan mengusulkan kpd atase yg menangani pendidikan atau pembina kepegawaian.
• Ka Dinas Pend.Kab/Kota bagi sekolah dibawah binaannya, dan Ka Dinas Pendd. Provinsi bagi sekolah dibawah binaannya meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh Kasek spt tsb di atas dan mengusulkannya kpd Mendiknas melalui Dirjen DIKDAS u.b. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
• Atase yg menangani pendidikan atau pembina kepegawaian,meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh Kasek spt tsb di atas dan mengusulkannya kpd Mendiknas melalui Dirjen DIKDAS u.b. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikas Dasar.
• Dit. P2TK DIKDAS meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh Dinas Pend.Kab/Kota dan/atau Dinas Pendi. Prov. Selanjutnya Dit. P2TK DIKDAS berdasarkan hasil penilaian, mengusulkan ke Mendiknas melalui KaBiro Kepegawaian utk ditetapkan Jabfung GBPNS dan Angka Kreditnya.
• Ka Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan inpassing dari Direktur P2TK DIKDAS utk ditetapkan Inpassing Jabfung GBPNS dan Angka Kreditnya.
• Biro Kepegawaian Kemdiknas mengirimkan SK Inpassing yg telah diterbitkan ke Dinas Pend.Kab/Kota/ Prov atau atase yg mengatasi urusan pendidikan pd perwakilan pemerintah RI di luar negeri utk disampaikan kpd guru ybs.
• Berkas yg tidak memenuhi persyaratan akan diumumkan di website P2TK DIKDAS, guru, Dinas Pend. Kab/Kota dan Provinsi berkewajiban untuk mengirimkan kekurangan tersebut ke Dit. P2TK DIKDAS.
• Berkas yang sudah diterbitkan SK Inpassingnya akan di umumkan via website.

Jenjang Jabatan Fungsional
Guru adalah tenaga profesional yg menurut UU No 14 Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen, harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV. PNS dgn kualifikasi akademik S-1 dgn masa kerja 0 tahun, menurut Kepmenpan No 84/1993 memiliki jabfung Guru Madya dgn gol./ruang III/a. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dan gol./ruang GBPNS dengan Guru PNS, maka jenjang jabatan fungsional GBPNS hasil inpassing minimal Guru Madya (III/a) dan maksimal Guru Pembina (IV/a).
Dgn demikian jenjang jabatan fungsional GBPNS hasil inpassing adalah:

• Guru Madya, 
• Guru Madya Tk.I, 
• Guru Dewasa, 
• Guru Dewasa Tk.I, atau 
• Guru Pembina.

Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Bagi GBPNS pd satuan pendidikan dlm binaan Kemdiknas, pejabat yg berwenang menetapkan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya disesuaikan dgn jenjang kepangkatan guru ybs, yaitu sbg: - Kepala Biro Kepegawaian atas nama Mendiknas berwenang utk menetapkan Jabfung GBPNS dan Angka Kreditnya pd jenjang Guru Madya s.d. Guru Pembina. - Kabag pd Biro Kepegawaian Kemdiknas a.n. Mendiknas berwenang utk menetapkan Jabfung GBPNS pd jenjang Guru Madya s.d. Guru Dewasa. - Kasubbag pd Biro Kepegawaian Kemdiknas a.n. Mendiknas berwenang utk menetapkan Jabfung GBPNS pd jenjang Guru Pratama s.d. Guru Muda Tingkat I.

Nilai Penting Sertifikat Pendidik
 Bagi GBPNS yg sdh memiliki sertifikat pendidik wajib mengajukan inpassing jabatan fungsional dan angka kreditnya sesuai peruntukan/bidang studi sertifikat pendidik yg dimilikinya, meskipun jurusan atau program studi ijazah S-1/D-IV yg dimilikinya berbeda dgn sertifikat pendidik atau bidang yg menjadi tugasnya. Permohonan inpassing jabatan fungsional dan angka kredit GBPNS harus ditolak jika berbeda dgn peruntukan sertifikat pendidiknya.

Lain-lain
Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya mulai berlaku terhitung tgl 1 Oktober 2007 s.d. 30 Desember 2011.
GBPNS yg telah ditetapkan jabfung dan Angka Kreditnya, apabila ybs diangkat menjadi PNS, maka jabfung dan angka kreditnya yg telah dimiliki tidak dpt digunakan dlm pengangkatan pertama sbg guru PNS.
Perlu disosialisasikan secara optimal kpd semua pihak terkait, terutama GBPNS dan yayasan/penyelenggara satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan sosialisasi itu, Dinas Pend.Kab/ Kota/ Prov. dan Kantor Kemenag Kab/ Kota/ Prov. dpt melibatkan BMPS atau organisasi/lembaga pd masyarakat yg bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan GBPNS yg ada di daerah setempat.

Baca selengkapnya Waroeng PakDe Blog's

Telah Terbentuknya Blogspot Kelompok Inti Kelas XI IPA4

Berikut nama-nama blogspot kelompok inti kelas xi ipa4 :
1. Kelompok Inti 1 dengan nama portal http://www.kolomsati.blogspot.com/
Membahas tentang : Politik Nasional
2. Kelompok Inti 2 dengan nama portal http://kelompok2tik11ipa4.blogspot.com/
Membahas tentang : Bencana Alam Nasional
3. Kelompok Inti 3 dengan nama portal http://kelompokinti3.blogspot.com/
Membahas tentang : Ekonomi Nasional
4. Kelompok Inti 4 dengan nama portal http://amused-adolescents.blogspot.com/
Membahas tentang : Sosial Masyarakat
5. Kelompok Inti 5 dengan nama portal http://kelompok5xiipa4.blogspot.com/
Membahas tentang : Selebritas

Baca selengkapnya Waroeng PakDe Blog's